Peran Aturan Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Masyarakat

Aturan pajak memberi kepastian, perlindungan, dan sanksi tegas untuk mendorong kepatuhan masyarakat secara sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan sosial. Agar penerimaan pajak dapat berjalan optimal, diperlukan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan ini tidak muncul secara otomatis, melainkan dibentuk melalui aturan pajak yang jelas, tegas, dan memiliki kepastian hukum.

Aturan pajak berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Melalui aturan tersebut, masyarakat mengetahui siapa yang wajib membayar pajak, jenis pajak yang dikenakan, cara perhitungan, tata cara pembayaran, hingga sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Dengan adanya dasar aturan yang tertulis dan mengikat, kepatuhan pajak dapat dibangun secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, aturan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pemungutan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan perlindungan hukum. Aturan ini mengatur keseimbangan antara hak negara untuk memungut pajak dan hak masyarakat sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran aturan pajak menjadi penting dalam mendorong kepatuhan masyarakat secara sadar dan bertanggung jawab.

Dasar Aturan Pajak Dalam Sistem Perpajakan

Aturan pajak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Gambar 1. Dasar Aturan Pajak Dalam Sistem Perpajakan

Berdasarkan amanat tersebut, sistem perpajakan di Indonesia disusun melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan pajak, antara lain:

• Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai pedoman hak dan kewajiban wajib pajak.
• Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur jenis serta objek pajak.

UU KUP memiliki peran penting karena mengatur secara rinci kewajiban administratif, prosedur pemeriksaan, penagihan, hingga pengenaan sanksi pajak. Melalui aturan ini, masyarakat memperoleh kepastian mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sebagai contoh, Pasal 3 UU KUP mengatur kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Ketentuan tersebut memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab wajib pajak, sehingga tidak ada alasan untuk menghindari kewajiban dengan dalih ketidaktahuan aturan.

Dengan dasar aturan yang tertulis dan sistematis, pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara adil dan transparan. Hal ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepatuhan masyarakat, karena kepatuhan akan lebih mudah tumbuh ketika aturan dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.

Aturan Pajak Memberi Kepastian Dan Perlindungan

Salah satu faktor penting yang mendorong kepatuhan masyarakat adalah adanya kepastian hukum dalam aturan pajak. Melalui aturan yang jelas, masyarakat mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak. Kepastian ini memberikan rasa aman dan perlindungan hukum dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Gambar 2. Aturan Pajak Memberi Kepastian Dan Perlindungan

Selain itu, kepastian hukum juga mencakup kejelasan mengenai prosedur administrasi, cara perhitungan pajak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya pedoman yang rinci dan terstruktur, masyarakat dapat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dan risiko yang mungkin timbul jika kewajiban tidak dipenuhi. Hal ini membantu wajib pajak merasa terlindungi sekaligus meningkatkan kesadaran untuk patuh.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), diatur berbagai hak wajib pajak sebagai bentuk perlindungan hukum, antara lain:

• Hak memperoleh pelayanan perpajakan yang baik dan transparan.
• Hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan.
• Hak mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak.

Selain pengaturan hak, aturan pajak juga menetapkan jangka waktu penetapan dan penagihan pajak. Ketentuan ini mencegah terjadinya ketidakpastian yang berkepanjangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Ketika masyarakat merasa terlindungi dan diperlakukan secara adil, kepatuhan pajak akan tumbuh secara sadar dan berkelanjutan.

Sanksi Pajak Sebagai Instrumen Penegakan Kepatuhan

Selain memberikan kepastian dan perlindungan, aturan pajak juga memuat sanksi sebagai instrumen penegakan kepatuhan. Sanksi pajak bertujuan untuk mencegah pelanggaran serta mendorong wajib pajak agar menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sanksi pajak dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

Gambar 3. Sanksi Pajak Sebagai Instrumen Penegakan Kepatuhan

• Sanksi administratif yang dikenakan atas pelanggaran kewajiban administrasi perpajakan.
• Sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelanggaran pajak yang bersifat serius dan disengaja.

Sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban administrasi. Contohnya, keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi ini bersifat mendidik agar wajib pajak lebih tertib, disiplin, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sementara itu, sanksi pidana diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, seperti tidak menyampaikan SPT atau memberikan keterangan yang tidak benar. Penerapan sanksi ini menunjukkan ketegasan negara dalam menegakkan aturan pajak. Dengan sanksi yang jelas dan terukur, aturan pajak berperan sebagai alat pengendali perilaku yang mendorong kepatuhan masyarakat secara menyeluruh.

Kesimpulan

Peran aturan pajak sangat penting dalam membangun kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya, termasuk tata cara pembayaran, pelaporan, dan prosedur administrasi. Kepastian ini menjadi fondasi agar wajib pajak merasa aman dan terlindungi dalam melaksanakan kewajibannya.

Selain memberikan kepastian, aturan pajak juga berfungsi sebagai sarana perlindungan melalui pengaturan hak wajib pajak, mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran, serta prosedur keberatan dan banding. Dengan perlindungan hukum yang jelas, masyarakat dapat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dan risiko yang mungkin timbul, sehingga kepatuhan tumbuh secara sadar dan bukan hanya karena takut akan sanksi.

Keberadaan sanksi pajak, baik administratif maupun pidana, melengkapi peran aturan sebagai instrumen penegakan. Sanksi yang tegas dan terukur mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar. Dengan demikian, aturan pajak tidak hanya menjadi alat pemungutan, tetapi juga sarana membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

---

Credit Penulis: Elvina Azzahra Gambar Ilustrasi: Sasun Bughdaryan , Scott Graham , Giorgio Tomassetti , Alex Barcley dari Pixabay & Unsplash Referensi:

• Mendorong Kesadaran dan Kepatuhan Pajak dalam Masyarakat
• Sistem Perpajakan
• Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.